Komisi VII Tekankan Pentingnya Kebersihan, Keamanan dan Kenyamanan Destinasi Wisata Nasional
KoranKini.com | Jakarta – Pembangunan pariwisata nasional harus bertumpu pada penguatan tata kelola. Hal itu ditegaskan langsung oleh Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay. Ia menekankan pentingnya kebersihan destinasi sebagai elemen dasar pariwisata.
Selain kebersihan, Saleh mengutamakan keselamatan wisatawan sebagai prioritas utama. Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi landasan pariwisata berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing global.
“Pariwisata tidak hanya berbicara tentang promosi dan peningkatan jumlah kunjungan. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana destinasi itu bersih, aman, dan nyaman bagi wisatawan,” ujar Saleh dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Pariwisata di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2).
Saleh juga menilai, persoalan kebersihan destinasi wisata masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah. Oleh karena itu, ujarnya, pengelolaan kebersihan dan higienitas perlu dilakukan secara sistematis dan terintegrasi, tidak bersifat sementara atau insidental.
Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor antara kementerian dan lembaga terkait. Selain itu, pemerintah daerah dan masyarakat perlu terlibat aktif dalam mendukung pengembangan pariwisata.
“Kebersihan destinasi wisata bukan hanya urusan satu kementerian. Ini membutuhkan koordinasi yang kuat dan konsisten, serta pengawasan agar pelaksanaannya benar-benar berjalan di lapangan,” ujarnya.
Selain kebersihan, Saleh menyoroti pentingnya aspek keselamatan dan keamanan wisatawan. Ia menilai, standar keselamatan dalam sektor pariwisata harus diperjelas dan diterapkan secara menyeluruh, mencakup transportasi, destinasi, aktivitas wisata, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Menurutnya, jaminan keselamatan dan keamanan merupakan syarat utama pengembangan pariwisata. Tanpa hal tersebut, sektor pariwisata akan sulit tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.
“Keselamatan wisatawan harus menjadi prioritas. Standar yang jelas dan pengawasan yang berkelanjutan akan memberikan rasa aman, baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati menyampaikan Indonesia memiliki 1.516 personel polisi pariwisata. Tiga provinsi terbanyak yakni Bali, Jakarta, dan Jawa Barat.
“Namun di seluruh provinsi sudah ada polisi pariwisata. Ini berada dalam koordinasi Polri. Kami terus berkoordinasi dengan Polri terkait hal ini,” ujar Ni Luh.
