KORANKINI – Dalam momentum peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menggelar rapat audiensi bersama Forum Honorer PTT SD dan SMP se-Kabupaten Lamongan, bertempat di ruang rapat DPRD Lamongan, Jumat (2/5).

Sebanyak 30 orang perwakilan hadir menyampaikan aspirasi mengenai kejelasan status tenaga PTT kategori R2 dan R3, dengan harapan agar mereka diprioritaskan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik penuh waktu maupun paruh waktu.

Pertemuan ini berlangsung hangat dan penuh semangat perjuangan. Komisi A DPRD Lamongan menunjukkan dukungan nyata dan menyatakan siap mengawal proses perjuangan ini hingga ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Kami mengapresiasi semangat para tenaga honorer yang terus memperjuangkan haknya. Komisi A siap berdiri di belakang mereka untuk memastikan kejelasan status dan masa depan yang lebih baik,” ujar Dimyati selaku ketua Komisi A dalam audiensi.

Forum PTT SD dan SMP Kabupaten Lamongan selama ini telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam mendukung pendidikan dasar di daerah, meski belum memiliki status kepegawaian yang pasti. Banyak dari mereka telah mengabdi selama belasan tahun tanpa kepastian nasib. Hal inilah yang menjadi landasan kuat perjuangan mereka dalam memperoleh pengakuan dan kejelasan status.

Para peserta audiensi menyampaikan bahwa mereka tidak menuntut lebih, namun hanya ingin diperlakukan adil dan mendapatkan hak yang layak sebagaimana tenaga pendidik lainnya. Kejelasan status sebagai PPPK dinilai menjadi solusi realistis bagi masa depan mereka sekaligus untuk meningkatkan mutu pendidikan di Lamongan.

Komisi A DPRD Lamongan berharap pemerintah pusat dapat segera merespons tuntutan ini melalui kebijakan afirmatif yang berpihak pada para guru honorer. Dalam waktu dekat, Komisi A juga merencanakan langkah koordinasi lanjutan dengan instansi terkait, termasuk BKN dan Kementerian PAN-RB, guna mempercepat realisasi harapan para PTT.