KoranKini.com | Jakarta – Tahun pertama kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat terhadap isu ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Hal itu dinilai oleh Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Prof Abdul Haris Fatgehipon.
Menurutnya, kedaulatan pangan merupakan syarat mutlak bagi bangsa yang benar-benar merdeka.
“Presiden Prabowo selalu menekankan pentingnya kemandirian pangan. Ketergantungan pada impor sama saja membuka pintu intervensi asing,” ujar Abdul Haris dalam keterangan di Jakarta, Senin (20/10).
Ia menegaskan, suatu bangsa hanya akan dihormati bila rakyatnya tidak bergantung pada pasokan pangan dari luar negeri. Haris mengapresiasi langkah Presiden Prabowo yang melibatkan masyarakat, pemerintah, BUMN, TNI, Polri, hingga BIN daerah dalam memperkuat produksi pangan nasional.
Menurutnya, pendekatan kolaboratif ini menjadi kunci terwujudnya kedaulatan pangan.
“Kedaulatan pangan tidak bisa hanya dibangun oleh kementerian teknis, tetapi harus menjadi gerakan nasional lintas sektor,” katanya.
Haris juga menilai, semangat ini sejalan dengan jati diri Indonesia sebagai bangsa agraris dan maritim, yang harus terus diperkuat. Ia bahkan mengingatkan sejarah “diplomasi beras” pada masa Perdana Menteri Sutan Sjahrir 1946, ketika Indonesia mengirim 500.000 ton beras ke India yang tengah dilanda kelaparan.
“Itu diplomasi beras yang membanggakan. Indonesia baru merdeka saja sudah mampu membantu negara lain,” ujarnya.
Menurut Haris, kebijakan pangan Prabowo mencerminkan semangat yang pernah ditunjukkan Presiden ke-2 Soeharto dalam memperkuat kesejahteraan petani.
Beberapa langkah konkret yang dilakukan pemerintah, di antaranya meningkatkan anggaran sektor pertanian dan menetapkan harga gabah Bulog sebesar Rp 6.500 per kilogram pada 2025 memperluas subsidi pupuk yang kini cukup menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) tanpa perlu kartu tani.
Selain itu, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 menempatkan seluruh penyuluh pertanian di bawah Kementerian Pertanian (Kementan) sebagai pegawai pusat. Kebijakan ini diyakini mempercepat pendampingan petani dan memastikan efektivitas penyuluhan di lapangan.
Pemerintah juga tengah mempercepat pembangunan 48 bendungan dan sembilan jaringan irigasi yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) guna mendukung produktivitas sektor pertanian.
Haris turut menekankan pentingnya pengembangan pangan lokal, seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian yang dinilai lebih sesuai dengan kondisi ekologi di berbagai daerah.
“Pemerintah pusat dan daerah harus memperkuat kebijakan pangan lokal agar masyarakat tidak sepenuhnya bergantung pada beras,” tutur Haris.
Menurutnya, diversifikasi pangan berbasis potensi daerah akan memperkuat kemandirian nasional sekaligus meningkatkan kesehatan masyarakat.
