KoranKini.com | Jakarta – Partai Buruh menolak keras usulan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menyarankan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh pemerintah pusat atau DPRD.
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menegaskan menolak wacana penggunaan kembali sistem Pilkada tidak langsung atau kepala daerah dipilih oleh DPRD.
“Partai Buruh menolak keras ide untuk pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan presiden atau wakil presiden melalui perwakilan, apakah melalui DPRD untuk kepala daerah atau melalui MPR untuk pemilihan presiden,” kata Said Iqbal di Jakarta, Kamis (31/7).
Ia menilai wacana tersebut tidak sesuai dengan spirit reformasi yang salah satu hasilnya adalah pemilu langsung. Said Iqbal juga mengatakan bahwa pemilihan secara tidak langsung tersebut seakan mengembalikan orde baru.
“Reformasi mengoreksi kesalahan yang pernah kita lakukan, belum panjang reformasi usianya,1998 ke 2025 baru berapa tahun, Kita harus terus berkeyakinan bahwa apa yang diperjuangkan di reformasi harus ditegakkan,” ujarnya.
Said kemudian mencontohkan Amerika Serikat (AS) dengan sistem electoral college, sebagai contoh pemilu tidak langsung, Meski demikian hal tersebut dilakukan karena AS adalah negara dengan sistem pemerintahan federal.
Dia menilai sistem tersebut sudah berjalan selama ratusan tahun di AS dan memang sesuai dengan sistem pemerintahan yang dianut oleh AS. Oleh karena itu, Said menilai sistem pemilu tidak langsung tersebut tidak tepat untuk diadaptasi ke da lam sistem Pemilu Indonesia.
“Indonesia jangan selalu menjadi uji coba untuk perubahan, kita bukan demokrasi barat juga bukan demokrasi timur, kita adalah demokrasi Pancasila yang mengedepankan azas musyawarah mufakat tetapi tidak meniadakan suara rakyat yaitu pemilihan secara langsung,” tuturnya.
Menurut Iqbal, usulan penghapusan pilkada langsung atau penunjukan gubernur oleh presiden semakin menunjukkan arah kebijakan yang tidak demokratis. Ia menegaskan Partai Buruh akan berdiri di garis terdepan bersama masyarakat sipil untuk melawan wacana tersebut.
“Kalau perlu, kami akan lakukan aksi besar-besaran. Gagasan menunjuk gubernur oleh presiden itu ngawur. Hak rakyat tidak bisa dirampas begitu saja,” tegasnya.
