KORANKIRI – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan, Dimyati, S.H., menegaskan komitmen lembaganya dalam mengawal aspirasi tenaga honorer PTT SD dan SMP se-Kabupaten Lamongan hingga ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal ini disampaikan dalam rapat audiensi antara Komisi A dan perwakilan Forum PTT SD dan SMP Lamongan yang berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, Jumat (2/5).

Dalam pertemuan tersebut, sebanyak 30 orang perwakilan dari Forum PTT menyuarakan harapan agar tenaga honorer kategori R2 dan R3 diprioritaskan dalam pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik secara penuh waktu maupun paruh waktu.

Dimyati, S.H. yang memimpin langsung jalannya audiensi, menyampaikan bahwa Komisi A DPRD Lamongan sangat memahami keresahan dan perjuangan para tenaga honorer. “Perjuangan para guru PTT ini adalah perjuangan untuk keadilan dan masa depan pendidikan kita. Maka sudah menjadi kewajiban kami untuk mengawal aspirasi ini hingga ke pusat, termasuk ke BKN dan Kementerian PAN-RB,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa guru merupakan pilar utama dalam mencerdaskan generasi bangsa, sehingga perhatian terhadap kesejahteraan mereka adalah bentuk nyata dari keberpihakan terhadap mutu pendidikan. “Kami tidak ingin perjuangan mereka terhenti di meja birokrasi. Komisi A akan mengawal secara politik dan administratif,” lanjut Dimyati.

Dengan pengalaman dan rekam jejaknya sebagai legislator dari Dapil I Lamongan, Dimyati S.H. kembali menegaskan bahwa pihaknya akan mendorong agar Pemkab Lamongan memberikan dukungan penuh, termasuk dalam proses pendataan dan pengusulan formasi yang berpihak pada PTT. Ia berharap ke depan tidak ada lagi guru honorer yang merasa terpinggirkan.

Rilis ini menjadi penegasan publik bahwa Komisi A di bawah kepemimpinan Dimyati S.H. aktif dan responsif dalam menyikapi isu-isu strategis, terutama yang menyangkut hak-hak tenaga pendidikan. Komitmen tersebut tidak hanya ditunjukkan melalui forum audiensi, namun akan terus diperjuangkan dalam forum-forum strategis lainnya di tingkat daerah maupun nasional.