Jakarta – Korankini.com | Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menyatakan, situs resmi DPR, dpr.go.id, sering mengalami server down (tidak berfungsi). Hal itu menyebabkan publik sulit dalam mengakses sejumlah dokumen atau draf terkait proses legislasi di dewan.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Habubirokhman melayangkan protes kepada Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR karena naskah RKUHAP dan Daftar Invetaris Masalah (DIM)-nya masih belum bias diakses publik lewat situs resmi parlemen.
Dalam jumpa pers di Komisi III DPR pada Kamis (17/7/2025, Indra mengakui pihaknya bertanggung jawab dalam pengelolaan website atau situs resmi lembaga legislatif tersebut.
“Jadi seringkali, ratusan, bahkan ribuan kali, website DPR itu ada upaya-upaya penyerangan, hack (peretasan). Kalau sudah banyak dan pada traffic tingkat tinggi, pilihan kami harus dimatikan,” kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (17/7).
Aksi tersebut diketahui lewat pemantauan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kepolisian yang bekerja sama dengan DPR untuk mengelola situs. Ia menyebut pada situasi tertentu pihaknya terpaksa harus mengambil opsi untuk mematikan atau shut down sementara situs DPR RI. Agar tidak merusak keseluruhan sistem beroperasi.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman juga berharap kendala-kendala teknis ini bisa diantisipasi. Apalagi, saat ini pihaknya tengah membahas Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang menyedot perhatian publik.
“Kami berikhtiar, tetapi yang namanya teknologi selalu ada masalah,” ucap Habiburokhman.
Politikus Gerindra itu berharap masyarakat bersedia mengakses dokumen terkait RKUHAP tersebut. Dia juga menyebut seluruh pasal yang dibahas merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat dan telah disiarkan secara langsung melalui kanal media DPR RI.
