KoranKini.com | Jakarta – Purbaya Yudhi Sadewa telah resmi dilantik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Pergantian ini dinilai menandai penyesuaian arah kebijakan ekonomi nasional yang lebih menekankan pada peran aktif pemerintah dalam pembangunan. Menurut Ariyo Irhamna, ekonom INDEF sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina, langkah pergantian ini konsisten dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berdaulat.
“Saya menilai prioritas jangka pendek Menteri Keuangan harus fokus pada pemulihan pertumbuhan ekonomi, sambil menjaga stabilitas fiskal dan sosial,” ungkap Ariyo kepada media, Selasa (9/8).
Ariyo menilai sejak awal, terdapat perbedaan ideologis yang cukup jelas antara Menteri Keuangan sebelumnya dengan Presiden. Sri Mulyani Indrawati cenderung menekankan prinsip peran pemerintah yang minim dalam ekonomi, menyerahkan sebagian besar dinamika pada mekanisme pasar. Sementara Prabowo lebih mendorong peran aktif dan optimal pemerintah melalui instrumen fiskal strategis, pembiayaan, dan penguatan BUMN.
“Pergantian ini menjadi langkah konsisten untuk memastikan kebijakan fiskal sejalan dengan visi pembangunan nasional yang inklusif dan berdaulat,” jelasnya.
Ia menekankan ada dua kebijakan yang bisa segera diambil Purbaya, yakni menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp75–80 juta per tahun agar ruang konsumsi masyarakat menengah ke bawah lebih luas, serta menurunkan tarif PPN menjadi 10% dengan 1% ditanggung pemerintah (PPN DTP).
“Dengan langkah itu, daya beli rumah tangga tetap terjaga tanpa secara drastis mengurangi penerimaan negara,” jelasnya.
Mengenai reaksi pasar, Ariyo menilai penurunan IHSG sehari setelah pelantikan merupakan hal yang wajar.
“Pasar membutuhkan waktu untuk menilai arah kebijakan baru. Penurunan IHSG saat kabinet baru dilantik bukanlah indikator fundamental negatif, melainkan respon awal terhadap ketidakpastian,” ujarnya.
Ia juga memberi catatan penting agar disiplin fiskal tetap dijaga.
“Menteri Keuangan yang baru harus benar-benar menjaga disiplin fiskal, agar APBN tidak berubah menjadi ‘ATM tanpa batas’ yang terus dicairkan untuk semua kebutuhan tanpa prioritas,” tegas Ariyo.
“Kementerian Keuangan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, responsif terhadap pasar, dan mampu mengeksekusi program fiskal dan sosial secara efisien,” pungkasnya.
Ke depan, kecepatan implementasi kebijakan serta komunikasi yang efektif dinilai akan menjadi kunci keberhasilan.
